Login

Username

Password



Not a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.

Search

Promo

Shoutbox

You must login to post a message.

19-12-2016 06:56
test

16-12-2016 07:33
Tuliskan PEsan anda untuk Proses akrivasi USer setelah anda mengakrifasi melalui Email...

16-12-2016 07:31
TEsting PEsan

Forum Threads

View Thread

Kuliah Danuri » Artikel Makalah - Tugas Kuliah » Makalah Etika Bisnis dan PRofesi - NR 07.30
 Print Thread
Sisniati (13021076)
sisniati
Nama: Sisniati
Nim: 13021076


8 Kasus Plagiat yang Menghebohkan Indonesia

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari memberikan kesaksian untuk terdakwa Rustam Pakaya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, (9/10). ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Anggito Abimanyu menyatakan mundur sebagai dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada pada Senin, 17 Februari 2014. Langkah ini ia ambil di tengah tudingan plagiarisme yang menunjuk ke arahnya. Anggito mengaku keliru mencantumkan referensi dalam karya tulisnya, tapi ia menyangkal telah menjiplak tulisan Hotbonar Sinaga di harian Kompas.

Jauh sebelum tuduhan plagiarisme mendera Anggito, sejumlah tokoh terkenal sempat terbelit tudingan serupa. Berikut ini daftarnya.

1. Chairil Anwar (1949)
Penyair Chairil Anwar pernah dituduh menjiplak karya tulis. Tak tanggung-tanggung, yang menuduh Hans Bague Jassin melalui tulisannya di Mimbar Indonesia berjudul Karya Asli, Saduran, dan Plagiat membahas puisi Kerawang-Bekasi. Kritikus sastra yang juga bergelar Paus Sastra Indonesia itu membandingkan puisi Chairil dengan The Dead Young Soldiers karya Archibald MacLeish, penyair Amerika Serikat.

Jassin tidak menyalahkan Chairil. Menurut dia, meskipun mirip, tetap ada rasa Chairil di dalamnya. Sedangkan sajak MacLeish, menurut Jassin, hanyalah katalisator penciptaan. Namun tanggapan Chairil bisa berbeda, apalagi Jassin menyebut tindakan Chairil meniru sajak MacLeish karena butuh uang untuk biaya berobat ke dokter. Ketegangan mereka sempat memuncak pada suatu acara di Gedung Kesenian Jakarta. Chairil dan Jassin sempat berkelahi.

2. Yahya Muhaimin (1992)
Ismet Fanany, ahli pendidikan asal Batusangkar, Sumatera Barat, yang bermukim di Amerika Serikat menerbitkan buku tentang plagiat. Buku terbitan CV Haji Masagung Jakarta itu berjudul Plagiat-Plagiat. Isinya tentang plagiat Yahya Muhaimin. Disertasi Yahya dituduh menjiplak tulisan beberapa ahli. The Politics of Client Businessmen, disertasi Yahya yang dipertahankan di MIT Cambridge, Amerika Serikat, 1982, dibandingkan dengan Capitalism and The Bureaucratic State in Indonesia: 1965-1975, judul asli tesis Robison di Universitas Sydney 1977.

Menurut Ismet, kemiripan itu baru satu sumber. Masih banyak lagi kemiripan dengan artikel lain. Yahya sendiri kepada Tempo menjelaskan, "Mungkin dia memakai standar plagiat yang berbeda dengan yang saya anut." Dia mengakui disertasinya mengutip banyak fakta dan pendapat sejumlah ahli yang memang disebut Fanany. "Tapi saya mencantumkan sumbernya," kata Yahya. Atas tudingan Fanany itu, Yahya tak berpikir menyerang balik.
3. Amir Santoso (1979)
Ia dituduh membajak karya tulis ilmiah dari berbagai kalangan, bahkan dari kalangan mahasiswanya sendiri. Amir juga mencaplok karya intelektual pakar lain. Apa yang dilakukan Amir Santoso itu dalam rangka mencapai gelar profesor (guru besar Universitas Indonesia).

4. I Made Kartawan (Desember 2008)
Dosen Institut Seni Indonesia Denpasar, I Made Kartawan, dituduh menjiplak. Tesis Kartawan pada 2003 yang berjudul Keragaman Laras Gong Kebyar di Bali sama persis dengan laporan penelitian berjudul Keragaman Laras (Tuning Systems) Gambelan Gong Kebyar hasil penelitian Prof Bandem, Prof Rai, Andrew Toth, dan Nengah Suarditha yang dilakukan pada 1999 dari Universitas Udayana.

5. Ade Juhana (Januari 2010)
Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati itu menyelesaikan tesis doktornya dengan membajak tesis Prof Dr H.M.A. Tihami, MA, Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, dan buku Mohamad Hudaeri M.A., dosen dan Ketua Lembaga Penelitian IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Sayangnya, ini hanya laporan surat pembaca di
harian Kompas, jadi tidak terdengar kelanjutan kasusnya.
6. Anak Agung Banyu Perwita (Februari 2010)
Anak Agung Banyu Perwita, profesor Universitas Katolik Parahyangan, dituding menjiplak dalam artikelnya yang dimuat di harian nasional, The Jakarta Post. Harian itu menilai tulisan Banyu telah menjiplak sebuah jurnal ilmiah di Australia yang ditulis Carl Ungerer. Rapat senat Universitas yang berlangsung enam jam akhirnya memutuskan untuk mencopot seluruh jabatan guru besar bidang hubungan internasional Universitas Parahyangan itu. Banyu Perwita memilih mengundurkan diri.

7. Heri Ahmad Sukria (Juli 2010)
Dosen Institut Pertanian Bogor, Heri Ahmad Sukria, disomasi Jasmal A. Syamsu dari Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Somasi dilayangkan terkait dengan dugaan plagiarisme buku berjudul Sumber dan Ketersediaan Bahan Baku Pakan di Indonesia. Buku tersebut diterbitkan IPB Press dengan penulis Heri Ahmad dan Rantan Krisnan. Menurut sang Profesor, terdapat tulisan dan data yang diambil dari artikelnya.

8. Siti Fadilah Supari (2004)
Menteri Kesehatan ini pernah dituduh melakukan plagiat. Ketika itu Fadilah menyajikan seminar berjudul Cholesterol-Lowering Effect of Soluble Fibre as an adjunct to Low Calories Indonesian Diet in Patients with Hypercholesterolamia di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, Jakarta, 29 Oktober 2002. Apa yang dia sajikan mirip dengan karya James W. Anderson berjudul Long-term Cholesterol Lowering Effect of Psyllium as An Adjunct to Diet Therapy in The Treatment of Hypercholesterolamia, yang dimuat di American Journal of Clinical Nutrition volume 71 tahun 2000.

"Saya tahu, kok, batasan plagiat," kata sang Menteri, berkilah. Plagiat, menurut Fadilah, terjadi apabila makalah yang dipersoalkan dimuat di majalah atau jurnal ilmiah. "Ini kan tidak. Saya hanya mempresentasikan di hadapan sejumlah dokter dan kalangan awam.
Sumber : Tempo.co

Cara penanggulangan pelanggaran haki
Cara Mengatasi Pelanggaran Hak Cipta (Di bidang Teknologi dan Informasi)
Dengan banyaknya karya yang dihasilkan, tidak dipungkiri akan ada banyak pelanggaran hak cipta yang dilakukan. Maka berikut ini cara mengatasi pelanggaran hak cipta, antara lain:
1. Membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain.

Hal yang paling sederhana untuk mengatasi pelanggaran hak cipta adalah membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang ain. Dengan adanya sikap menghargai dari masyarakat terhadapa hasil karya seseorang. Masyarakat tidak akan melanggara hak cipta karena mereka sudah memiliki kesadaran untuk menghargai hasil karya orang lain. Dengan cara tidak mencopi, membajak, atau memperjual belikan karya tersebut secara ilegal. Ketika masyarakat yang merupakan pengguna terbesar suatu hasil karya, sudah sadar akan sikapnya, maka pelanggaran Hak cipta bisa diatasi.
Contoh kasus : Masyarakat tidak mencopy aplikasi dan SO yang tidak open source. Masyarakat seharusnya menggunakan Sistem Operasi yang open soure jika tidak bisa membeli yang lisence. Menggunakan linux yang bersifat open source jika tidak mampu membeli windows yang berlisence, jika hal itu terjadi maka masyarakat sudah memiliki sifat menghargai hasil karya orang lain.

2. Pemerintah, baik instansi-instansi terkait, jajaran penegak hukum dan segenap lapisan masyarakat hendaknya sepakat untuk secara bersama-sama memerangi pembajakan terhadap karya-karya intelektual.
Pemerintah merupakan organisasi tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat dari level bawah hingga level atas masyarakat. Pemerintah juga dapat menjadi contoh terhadapa perilaku baik untuk secara bersama-sama memerangi pembajakan, dengan tidak memberikan mudahnya izin memperbanyak hasil karya orang lain dengan tidak mencantumkan nama pihak yang menghasilkan karya tersebut. Pemerintah mampu memberikan contoh kepada masyarakat dengan menggalakkan produk open source jika belum mampu membeli yang berlisence berbayar. Apabila dari tingkatan organisasi tertinggi (pemerintah, institut-institut, serta jajaran penegak hukum) memiliki kesadaran tidak membajak hasil karya orang lain, maka dapat menjadi contoh kepada masyarakat untuk tidak membajak karya orang lain yang berakibat mampu meminimalisir pelanggaran Hak Cipta di bidang IT.
Contoh kasus : Beberapa institusi pemerintah sudah memakai Opensource untuk Sistem Operasinya, hal ini dapat dibuktikan bahwa Indonesia, Go Open Source! disingkat IGOS adalah sebuah semangat gerakan untuk meningkatkan penggunaan dan pengembangan perangkat lunak sumber terbuka di Indonesia. IGOS dideklarasikan pada 30 Juni 2004 oleh 5 kementerian yaitu Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Departemen Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Departemen Pendidikan Nasional. Gerakan ini melibatkan seluruh stakeholder TI (akademisi, sektor bisnis, instansi pemerintah dan masyarakat) yang dimulai dengan program untuk menggunakan perangkat lunak sumber terbuka di lingkungan instansi pemerintah. Diharapkan dengan langkah ini dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat untuk menggunakan perangkat lunak legal.

3. Menggunakan program yang memiliki lisensi Open Source.
Lisensi Open Source adalah lisensi di mana setiap orang yang menggunakan perangkat lunak diperbolehkan membuat salinan tak terbatas, menjual atau bahkan memberikan program komputer secara bebas tanpa ada kewajiban membayar kepada siapapun. Dengan menggunakan program dan Sistem Operasi yang memiliki lisense Open Source maka dapat meminimalisir adanya pelanggaran Hak Cipta yang ada. Ketersediaan SourceCode dalam program dengan lisensi ini mejadi syarat utama untuk dilakukan modifikasi dan perbaikan program.
Contoh kasus : Menggunakan perangkat lunak open source adalah salah satu cara bagi banyak perusahaan untuk meraih keuntungan maksimal.
Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan contoh menarik perusahaan yang memerlukan sistem TI yang canggih dengan TCO, biaya total kepemilikan, yang rendah. BEI adalah bursa kelas dunia dengan 440 perusahaan terdaftar dan kapitalisasi pasar sejumlah Rp 3,537 milyar per bulan Desember 2011. BEI dijalankan dengan sistem Red Hat Enterprise Linux, sebuah platform open source dari Red Hat, provider solusi open source terkemuka. Ada dua faktor utama yang menjadi pertimbangan BEI untuk pindah ke platform Linux, yaitu: nilai dan fungsi.

4.Dibuatnya undang-undang oleh pemerintah tentang hak cipta
Undang-undang tentang hak cipta yang berisi pada pasal 1 ayat 1- 4 adalah:
1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
Dengan adanya pembuatan undang-undang tentang hak cipta diharap dapat mengatasi pelanggaran hak cipta, karena peraturan yang mengatur hak cipta sudah ada pada isi undang-undang tentang hak cipta, apa bila ada yang melanggar Undang-undang hak cipta tersebut akan ada sangsi yang menjerat pelaku. Sehingga ada efek jera yang didapat karena denda beserta hukum pidana akan menjeratnya.
PELANGGARAN HAK CIPTA dapat dikenakan hukuman sesuai dengan pasal 72 Undang-undang :
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

5.Dibentuknya Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI oleh pemerintah yang bertugas merumuskan kebijakan nasional penanggulangan pelanggaran HKI, menetapkan langkah-langkah nasional dalam menanggulangi pelanggaran HKI, serta melakukan koordinasi sosialisasi dan pendidikan di bidang HKI guna penanggulangan pelanggaran HKI. Dengan adanya Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI yang dibentuk oleh pemerintah di harapkan mampu membantu kinerja pemerintah untuk melindungi hasil karya dari warga negaranya. Meminimalisir pelanggaran Hak Cipta berupa pembajakan karya, mengklaim karya orang lain, dan lain-lain. Melalui tim ini, pemerintah juga mudah mengawasi warga negaranya untuk hasil karya yang ada.

6.Mendandaftarkan hasil karya pribadi agar dilindungi oleh undang-undang HKI. Dengan mendaftarkan hasil karya peribadi diharapkan mampu meminimalisir pelanggaran HKI karena dari diri sendiri sudah memiliki kesadaran untuk melindungi karya yang sudah tercipta.
Contoh kasus : Rudi seorang mahasiswa teknik informatika yang suka dengan pembuatan program.

7.Melaporkan pelanggar Undang-Undang HKI ke pihak yang berwenang. Dengan melaporkan pelanggaran Undang-Undang diharapkan memiliki efek jera kepada pelaku dan melindungi hasil karya cipta.

8. Sangsi pidana yang memberatkan pelaku pelanggaran. Sangsi yang berat yang terdiri dari hukuman pidanya yang sangat lama dan denda yang sangat besar.

Dengan adanya hukuman pidana yang sangat berat kepada pelaku pelanggaran maka diharap akan mencegah adanya pelanggaran Hak Cipta.

Referensi :










Sumber : sinau informatika
 
Jump to Forum:
Render time: 0.14 seconds
1,756,296 unique visits